makalah_rendahnya mutu pelayanan puskesmas

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar belakang
Pelayanan kesehatan yang memadai merupakan tumpuan masyarakat. Pelayanan kesehatan adalah salah satu kebutuhan mendasar selain pangan dan juga pendidikan. Pelayanan kesehatan bukan salah monopoli rumah sakit saja. Penduduk Indonesia yang jumlahnya melebihi 200 juta jiwa tidak mungkin harus bergantung dari rumah sakit yan umlahnya sedikit dan tidak merata penyebarannya.
Pelayanan kesehatan yang bermutu masih jauh dari harapan masyarakat, serta berkembangnya kesadaran akan pentingnya mutu, maka UU Kesehatan Nomor 23 tahun 1992 menekankan pentingnya upaya peningkatan mutu pelayanan kesehatan, khususnya ditingkat Puskesmas.
Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) adalah organisasi fungsional yang menyelenggarakan upaya kesehatan yang bersifat menyeluruh, terpadu, merata, dapat diterima dan terjangkau oleh masyarakat, dengan peran serta aktif masyarakat dan menggunakan hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi tepat guna, dengan biaya yang dapat dipikul oleh pemerintah dan masyarakat. Upaya kesehatan tesebut diselenggarakan dengan menitikberatkan kepada pelayanan untuk masyarakat luas guna mencapai derajat kesehatan yang optimal, tanpa mengabaikan mutu pelayanan kepada perorangan. Pengelolaan puskesmas biasanya berada di bawah Dinas Kesehatan Kabupaten dan Kota.

Saat ini, pudarnya Ujung Tombak Pelayanan Kesehatan, demikian halnya Puskesmas menjadi hal yang sangan disayangkan dibandingkan pada tahun 1980-an dimana pusat Pelayanan Kesehatan terlihat sangat ramai dikunjungi pasien yang hendak berobat, yang kini fenomena itu jarang terjadi. Sebagai pusat pelayanan kesehatan masyarakat, mestinya puskesmas dapat menjadi tempat rujukan pertama dengan pelayanan prima yang dapat menangani berbagai masalah kesehatan yang terjadi pada masyarakat, dan yang lebih fatal dimana petugas puskesmas tidak begitu tanggap dengan pelayanan medik, tetapi lebih menekankan administrasi.
Banyak masalah yang menjadi pemicu rendahnya pencitraan puskesmas pada saat sekarang. Sarana yang tidak lengkap seperti obat-obatan yang kurang bermutu dari segi variasi, petugas yang kurang tanggap dengan pasien, keramahan yang kurang dari pemberi layanan, sehingga masyarakat kurang puas setiap berobat ke pusat pelayanan kesehatan ini. Disamping itu program puskesmas yang kurang berjalan menjadi pemicu rendahnya mutu pelayanan puskesmas di mata masyarakat.

B. Permasalahan
Berdasarkan hal sudah dikemukakan diatas, maka kita akan melihat apakah benar puskesmas menjadi sarana kesehatan yang tidak bermutu lagi dimasyarakat. Dalam hal ini, puskesmas dibawah tanggung jawab Dinas Kesehatan menjadi ujung tombak pelayanan masyarakat, mulai dari preventif, kuratif, promotif dan rehabilitatif. Program Dinkes yang telah ada tidah sepenuhnya berjalan dengan lancar, dapat dilihat dari masih adanya masalah kesehatan yang ditemui dalam masyarakat, misalnya ditemukan wabah gizi buruk pada balita dibeberapa tempat di Indonesia. Hal ini tidak bisa sepenuhnya diserahkan pertanggungjawaban dari pihak puskesmas setempat. Mungkin saja dikarenakan peran serta masyarakat yang kurang terhadap lingkungan, dalam hal ini para ibu yang tidak memperhatikan gizi anaknya mulai dari lahir sampai dewasa.

Konsep puskesmas seharusnya menjemput bola. Perannya bukan hanya seperti rumah sakit yang menunggu pasien berkunjung. Untuk daerah terpencil yang sulit dijangkau, puskesmas hatus mendekat ke masyarakat agar mereka tidak terlanjur sakit. Bila masyarakat tidak dibina, dari 4 program puskesmas yang harus ada, mereka rentan jatuh sakit, sehingga puskesmas akan dinilai gagal karena pasien yang akan berobat akan semakin banyak, dan yang lebih parah apabila mereka mengeluh dengan penyakit yang itu-itu saja.




BAB II
PEMBAHASAN

Desentralisasi permasalahan kesehatan di tingkat nasional ke daerah merupakan inovasi yang patut disambut dengan baik untuk menanggulangi berbagai masalah kesehatan seperti disparitas pelayanan kesehatan yang masih tinggi, rendahnya kualitas kesehatan penduduk miskin, rendahnya kondisi kesehatan lingkungan, birokratisasi pelayanan Puskesmas, dan minimnya kesadaran masyarakat untuk terlibat dalam mewujudkan visi Indonesia Sehat 2010, dibutuhkan strategi pengorganisasi.
Puskesmas sebagai unit pelayanan kesehatan yang terinstitusionalisasi mempunyai kewenangan yang besar dalam mencipta inovasi model pelayanan kesehatan di aras basis. Untuk itu dibutuhkan komitmen dan kemauan untuk meningkatkan/meratakan kualitas dan kuantitas pelayanan kesehatan dengan melakukan revitalisasi sistem kesehatan dasar dengan memperluas jaringan yang efektif dan efisien di Puskesmas, peningkatan jumlah dan kualitas tenaga kesehatan / revitalisasi kader PKK, pembentukan standar pelayanan kesehatan minimum untuk kinerja sistem kesehatan yang komprehensif, serta memperbaiki sistem informasi pada semua tingkatan pemerintah.
Dari banyak kasus yang terjadi dibanyak daerah, jelas bahwa puskesmas memiliki pencitraan yang rendah pada saat sekarang. Dilihat dari sarana, puskesmas memiliki fasilitas yang lengkap dengan dana yang telah diserahkan Dinas Kesehatan yang bertanggung jawab sesuai dengan subsidi pemerintah dalam bidang kesehatan.
Salah satu yang membuat masyarakat menjadi malas berobat ke puskesmas adalah petugas yang tidak cepat tanggap terhadap masyarakat dengan keluhan kesehatan yang dialami oleh masyarakat yang mau berobat. Biaya karcis yang mahal, petugas yang tidak ramah dan tidak tanggap karena menganggap pasien adalah beban menjadi pemicu masalah ini. Ditambah lagi obat-obatan yang kurang bervariasi sehingga tidak efektif dalam menyembuhkan berbagai penyakit.
Peran serta masyarakat dalam menanggapi berbagai masalah di lingkungan sekitarnya juga menjadi salah satu factor dalam gagalnya program Dinkes –Puskesmas dalam penanggulangan berbagai masalah kesehatan. Dari kasus “Dinkes Melalui Puskesmas, Gagal Tangani Gizi Buruk” dan “ Banyak Balita Minim Gizi”. Hal ini memberikan gambaran bahwa salah satu program puskesmas yaitu Posyandu untuk pelayanan bayi dan balita belum tepat sasaran, misalnya kurangnya penyuluhan ahan informasi kepada para ibu yang mempunyai bayi dan balita tentang pentingnya zat gizi untuk anaknya, sehingga menyebabkan datangnya wabah gizi buruk pada bayi dan balita.
Hal ini sangat disayangkan, karena dari sumber lain juga menyebutkan bahwa beberapa Puskesmas-Posyandu kekurangan makanan tambahan pendamping ASI.
Masalah lain yang masih dikeluhkan oleh masyarakat yaitu tentang jam kerja puskesmas sangat singkat, hanya samapai jam 14.00 WIB, sehingga pelayanan yang diberikan tidaklah maksimal. Puskesmas yang menjadi ujung tomabak pelayanan kesehatan masyarakat memang belum memberikan kontribusi yang maksimal tentang program pelayanan yang ada. Kendala lain yang menjadi hambatan adalah: Kemampuan keuangan daerah yang terbatas, pelaksanaan program puskesmas sebagai bagian dari integral pembangunan kesehatan secara menyeluruh belum dapat optimal, pengelolaan kegiatan puskesmas yang selama ini bersifat sentralistik, menjadikan puskesmas belum terbiasa mengelola kegiatannya secara mandiri, Puskesmas yang kurang memiliki otoritas untuk memanfaatkan peluang yang ada, kurangnya kesejahteraan karyawan yang berpengaruh terhadap motivasi dalam melaksanakan tugas di puskesmas,dan kurang siapnya puskesmas dalam menghadapi era globalisasi di masa depan.
Dari uraian diatas, dapat diambil kesimpulan bahwa puskesmas menjadi pihak yang akan disalahkan dalam pelaksanaan program kesehatan yang ada, padahal semua kesalahan mungkin datang dari berbagai pihak, Dinkes ikut bertanggung jawab dalam hal ini, serta masyarakat akan ikut terlibat.
Kemandirian puskesmas yang diidam-idamkan masyarakat tidak bisa diwujudkan begitu saja tanpa peran mereka sebagai penerima layanan. Banyak hal yang harus diperbaiki demi terlaksananya program dengan baik.

BAB III
PENUTUP

A. KESIMPULAN
Puskesmas adalah organisasi fungsional yang menyelenggarakan upaya kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan yang bersifat menyeluruh, terpadu, merata dan dapat diterima dan terjangkau oleh masyarakat, dengan peran serta aktif masyarakat dan menggunakan hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi tepat guna, dengan biaya yang dapat dipikul oleh pemerintah dan masyarakat. Upaya kesehatan tersebut diselenggarakan dengan menitikberatkan kepada layanan untuk masyarakat luas guna mencapai derajat kesehatan yang optimal, tanpa mengabaikan mutu pelayanan kepada perorangan. Pengelolaan Puskesmas umumnya berada di bawah Dinas Kesehatan Kabupaten dan Kota.
Banyak masalah yang menjadi pemicu rendahnya pencitraan puskesmas pada saat sekarang. Sarana yang tidak lengkap seperti obat-obatan yang kurang bermutu dari segi variasi, petugas yang kurang tanggap dengan pasien, keramahan yang kurang dari pemberi layanan, sehingga masyarakat kurang puas setiap berobat ke pusat pelayanan kesehatan ini. Disamping itu program puskesmas yang kurang berjalan menjadi pemicu rendahnya mutu pelayanan puskesmas di mata masyarakat.
B. SARAN
Diharapkan kepada berbagai pihak yang ikut terlibat dan bertanggung jawab terhadap mutu pelayanan puskesmas agar tidak hanya melimpahkan semua wewenang dan kesalahan yang ada kepada puskesmas setempat. Kepada Dinas Kesehatan untuk tetap mengawasi jalannya program yang telah dibuat sedemikian rupa, demi kemandirian Puskesmas dalam melaksanakan layanan yang maksimal kepada masyarakat luas.